Evaluasi Kesiapan Pilkada Kota Sukabumi 2024, Andri Hamami Dipanggil DPD Golkar Jabar

Balon Wali Kota Sukabumi Andri Hamami
Balon Wali Kota Sukabumi Andri Hamami

SUKABUMI – Bakal calon (Bacalon) Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami akhirnya dipanggil oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk evaluasi kesiapan Pilkada serentak 2024. Di DPD Jabar Andri telah menyampaikan dirinya akan berdampingan dengan Mohamad Muraz.

“Itu surat undangan rapat evaluasi. Jadi kalau Partai Golkar mah menentukan hasil survei. Kalau tiba tiba muncul surat ke Pak Ayep Zaki surat itu bermasalah. DPD Jabar tentu akan menegur, karena kebijakannya bukan seperti itu,” ujar Andri melalui saluran telepon, pada Selasa (25/06).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, saat ini tinggal menunggu hasil survei, tetapi tahapan survei belum, karena itu harus dilalui. Pasalnya, tahapan survei untuk mengetahui sejauh mana elektabilitas, dan popularitas sampai kepada pemenangan.

“Ya, tinggal nunggu survei, tapi tahapannya kan belum, walaupun kita (bacalon) tunggal, tetapi tahapan survei harus dilalui, tahapan survei itu kan buat pencalonan sejauh mana elektabilitas, dan popularitas sampai kepada pemenangan,” jelasnya.

‘Kalau sekarang kan sudah ada bakal calon pasangan, nah gak jadi masalah disurvei bersama sama, tetapi penetapannya nanti bukan sekarang, ada tahapan tahapan yang harus dilalui,” sambungnya.

Dirinya juga sudah menyampaikan, bakal berpasangan dengan Mohamad Muraz. Pun alasan dirinya kenapa menjadi bacalon Wakil Walikota yang awalnya maju untuk menjadi bacalon Walikota Sukabumi.

“Sudah disampaikan dengan pak Mohamad Muraz, kenapa yang tadinya F1 sekarang saya menjadi F2. Secara orang sunda piraku (masa) mantan Walikota jadi Wakil, kedua kita memberikan pelajaran bahwa wakil itu bukan ban serep, wakil itu harus difungsikan, kalau dia memahami undang undang kerja dua duanya berjalan seiringan,” imbuhnya.

Padahal, Andri menegaskan banyak program yang seharusnya berjalan, mulai dari program kesejahteraan masyarakat, enterpreneursip, lapangan kerja, dan terkait kemiskinan.

“Itu harus menjadi leading sector bersama sama bukan Walikota saja. Kalau kerjanya sendiri gak usah ada wakil sendiri saja, kita kan dibayar oleh negara, wakil itu kan meski kontrol, kalau dia ada masalah maka wajib memberikan kontrol, kalau wakilnya tidak membrikan kontrol berarti gak kerja,” cetus Andri.

Andri menegaskan, kepala daerah itu harus memahami terkait undang undang tentang pemerintah, tugas pokok Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. Adapun M Muraz saat menjadi Walikota Sukabumi memiliki catatan yang baik.

“Pak Muraz itu, waktu menjadi Walikota kan tentang birokrasi dan pemerintah bagus. Jadi kalau bagus kenapa harus cari yang lain dan yang namanya pejuang itu tidak kenal lelah, tidak harus pensiun,” tegasnya.

Ia meyakini, kalau pemerintahan yang lalu bagus Mohamad Muraz tidak mungkin lagi turun gunung, tetapi karena dinilai banyak menyisakan masalah maka tentunya harus diselesaikan oleh ahlinya yaitu M Muraz.

“Kalau (pemerintah pada sebelumnya) bagus ngapain (M Muraz) harus turun gunung lagi, kalau ada masalah kita harus cari ahlinya dan Pak Muraz saya yakin bisa ngeberesin. Kita konsen kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, membuka lapangan kerja. Ini harus menggunakan APBD kalau sekarang kan PAD saja gak ada dan yang ada cuma bentuk fisik harusnya malu nyalonin lagi. Lalu direktur bunut mundur, kalau gak ada masalah kenapa harus mundur,” pungkas Andri. (ris)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *