JAKARTA— Kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita menjalani persidangan pertamanya yang digelar Mahkamah Partai Nasdem di kantor Nasdem, Jakarta, Selasa (13/11).
Dalam persidangan itu, dia tidak diizinkan didampingi kuasa hukumnya karena perkara itu dianggap sebagai sengketa internal partai.
Sebelumnya, Kisman telah menggugat ketua umumnya, Surya Paloh karena kepemimpinannya saat ini dianggapnya bertentangan dengan AD/ART partai dan bisa merusak demokrasi di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai fenomena itu bisa terjadi partai karena kuatnya oligarki politik.
“Oleh karena itu tidak heran jika ada kekuatan oligarki, siapa yang melawan pimpinan dianggap bersalah,” ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL (grup koran ini), Selasa (13/11).
Menurut dia hal itu bukan saja hanya terjadi di Nasdem tapi di hampir setiap partai juga terjadi demikian. Pemimpin partai yang notabene adalah orang-orang kuat bisa di atas AD/ART partai kekuasaannya.
“Jadi tidak salah yang dikatakan oleh Kisman, karena dia beda pendapat dengan pimpinannya akhirnya dianggap bersalah. Inilah oligarki politik bisa menjungkir balikan logika hukum,” terangnya.
Sambung Ujang, dalam teori politik sudah selazimnya mengacu pada rules of the game di setiap institusi.
“Kalau di partai itu kan ada AD/ART sebagai hukum tertingginya, jadi kalau memang ada kader yang protes demi perbaikan ya harus dimusyawarahkan,” pungkasnya.
(rus)
