Pengamat: TNI Jangan Ditarik ke Politik

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (MIFTAHULHAYAT/ Jawa Pos)

JAKARTA — Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disebut menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini mendapat kritik karena Andika masih berstatus sebagai Anggota TNI Aktif.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan, anggota dilarang untuk berpolitik praktis. Seorang tentara harus melepas keanggotaannya atau menunggu pensiun jika ingin berpolitik.

Bacaan Lainnya

“Ketika mereka masih aktif jangan sampai ditarik ke wilayah politik agar kita bisa menjaga demokrasi secara sehat, bermartabat, dan semakin hari semakin kuat. Ini harus menjadi catatan penting kita bersama dan disepakati. Mereka boleh berpolitik jika sudah pensiun atau mengundurkan diri,” kata Ujang saat dihubungi, Sabtu (18/6).

Aturan tersebut juga tertuang dengan tegas dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut UU tersebut, tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara.

Pasal 39 berbunyi, Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Maksud dari tidak berpolitik praktis ini adalah seluruh tentara hanya mengikuti politik negara. Artinya, TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang telah dibuat presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.

UU pun menegaskan dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis harus dihindari.

Sederet sanksi akan diberikan kepada prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam politik praktis, mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa tidak mendapat kenaikan pada pangkat, pendidikan serta jabatannya, dan lain-lain.

Selain itu, netralitas adalah hal mutlak yang harus dipegang teguh setiap prajurit TNI. Partai politik yang berkeinginan mengusung TNI aktif ke dalam perebutan kekuasaan dianggap Ujang bukan saja tidak menghormati etika, tapi juga menunjukkan buruknya proses kaderisasi di internal partai itu sendiri.

“Walaupun keputusan ini menjadi kewenangan Nasdem, mestinya pak Jokowi menegur, sebagai partai koalisinya karena dianggap menarik-narik TNI masih aktif ke politik,” jelasnya

Diketahui, rapat kerja nasional (rakernas) Partai Nasdem kemarin (16/6) telah menerima usulan nama-nama calon presiden (capres) dari dewan pimpinan wilayah (DPW) se-Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi dua nama yang paling banyak diusulkan oleh perwakilan daerah tersebut.

Pos terkait