Pemprov Jabar Pastikan Dana Pilkada 2024 Telah Tersedia

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin (dua kiri) berbincang dengan para wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/9/2023). (Pemprov Jawa Barat)
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin (dua kiri) berbincang dengan para wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/9/2023). (Pemprov Jawa Barat)

Untuk komponen pembiayaan dana Pilkada Jawa Barat yang paling besar proporsinya adalah honor panitia adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang angkanya mencapai 46 persen atau sekitar Rp500 miliar.

Komponen berikutnya adalah untuk kebutuhan logistik, semisal surat suara dan lainnya sekitar 24 persen atau senilai hampir Rp300 miliar. Sementara sisanya barang dan jasa lainnya, seperti debat kandidat, sosialisasi empat persen, dan kampanye (alat peraga kampanye) lima persen.

Bacaan Lainnya

Selama periode pilkada, honor PPK dan PPS menjadi tanggung jawab provinsi, sementara untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dibiayai melalui anggaran kabupaten/kota setempat.

“Karena kalau tersendiri, pelaksanaan pilgub itu (anggarannya) bisa sampai Rp2 triliun,” kata Ketua KPU Jabar periode 2018-2023 Rifqi Ali Mubarok beberapa waktu laku.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *