JAKARTA— Pelarangan terhadap pimpinan maupun anggota dewan berceramah di kampus oleh pihak Istana merupakan hal konyol. Apalagi, ekspresi berpendapat adalah hak setiap warga negara.
Begitu kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menanggapi pelarangan terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat akan memberikan ceramah di kampus UGM, Yogyakarta beberapa waktu lalu.
“Menurut saya ini tindakan yang sangat konyol, apalagi dilakukan terhadap pimpinan DPR. Terlalu sulit bagi siapapun yang memiliki akal sehat untuk tidak mengatakan larang ini sebagai tindakan, yang sekali lagi, sangat sangat konyol,” tegas Margarito, Kamis (24/5).
Margarito turut mempertanyakan dasar kewenangan pelarangan ini. Sebab, tidak ada hukum yang memberi kewenangan kepada Istana melarang orang, apalagi anggota dan pimpinna DPR berceramah di kampus-kampus.
“Kampus bukan milik presiden. Tindakan pelarangan ini jujur, merupakan cara pembodohan secara sistimatis,” sindirnya.
Saat menjadi narasumber dalam Silaturahmi Reformasi yang diselenggarakan Pengurus Pusat KAMMI di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (23/5) lalu, Fahri menceritakan pengalamanannya yang batal memberikan ceramah tarawih di UGM Jogjakarta. Kata dia, hal itu terjadi karena pihak kampus ditekan oleh pihak Istana.
