RADARSUKABUMI.com – JAKARTA– Desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport terus disuarakan. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat menjelaskan, terlalu banyak pro kontra terkait divestasi saham 51,2 persen PT Freeport Indonesia (PTFI).
Mulai soal saham mayoritas PTFI yang seharusnya bisa diperoleh secara cuma-cuma, pembelian saham dengan menggunakan global bond dan lain sebagainya.
“Pansus DPR salah satu cara untuk membuka terang benderang kasus Freeport ini. Jika ada unsur kerugian keuangan negara dalam kasus Freeport ini maka KPK harus mengusut tuntas,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL (grup koran ini), Selasa (1/1).
Beberapa analis pertambangan mengkritik proses akuisisi 51,2 persen saham PTFI lebih banyak mudaratnya. Sebab dengan kepemilikan mayoritas saham perusahaan tambang di Papua itu, kewajiban yang dulu dibebankan ke Freeport turut beralih ke Inalum.
Mulai pembangunan smelter hingga deviden negara yang belum dibayarkan. Ini berarti Freeport-McMoran yang lebih banyak diuntungkan. “Biasanya memang pemegang saham mayoritas yang kendalikan perusahaan. Tapi dalam kasus Freeport ini agak aneh ya,” tukas aktivis senior yang akrab disapa Uchok ini.
(wid)
