“Kita berharap, selesainya Pilkada serentak tahun 2020 ini tidak menimbulkan klaster baru,” katanya Gani usai penyerahan rapid test di Pendopo Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.
Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada KPU dan Bawaslu serta Forkopimda untuk menjaga pilkada ini agar selesai dengan baik, tanpa muncul klaster baru Covid-19 dari tahap-tahap yang masih dihadapi hingga 9 Desember.
“Penerapan protokol kesehatan salah satu upaya mendukung suksesnya Pilkada di Kabupaten Sukabumi. Dan itu harus dijalankan, “terangnya.
Untuk itu, Pemkab Sukabumi menyerahkan bantuan alat rapid test kepada TNI dan Polri yang bertugas menjaga keamanan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sukabumi. Diketahui, Pemkab Sukabumi menyerahkan 365 alat rapid test kepada Polres Sukabumi Kota, sebanyak 600 buah untuk Polres Kabupaten dan 350 untuk Kodim.
Sementara itu, Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu dengan potensi terjadinya politik uang saat Pilkada serentak 2020 tepatnya 9 Desember mendatang. Hal ini diketahui setelah Bawaslu melakukan pemetaan dan menganalisa pada pilkada sebelumnya.
“Kami sudah petakan bukan hanya pemilih yang menjadi sasaran politik uang, tetapi penyelenggara pemilu juga berpotensi terjadi politik uang,”jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Haryanto kepada Radar Sukabumi.
Jika ditemukan, Dirinya tak segan-segan melakukan tindakan hukum apabila mendapati adanya praktik uang, terlebih lagi jika terjadi dalam tubuh penyelenggara dan pengawas pemilu. “Sanksi tegas itu bisa berupa pidana hingga pemecatan bagi petugas pemilu,” katanya.
Untuk saat ini memang belum ada indikasi politik uang. Namun pihaknya akan tetap awasi. Jangan sampai hal tersebut terjadi dan dirinya meminta semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sukabumi. “Jika ada pelanggaran segera laporkan kepada kami, saya pastikan kami tindak tegas,” katanya.
“Kita harus berkaca dari Pemilu sebelumnya, bukan hanya uang tetapi sesuatu dalam bentuk barang seperti adanya pembagian tong air yang di kemas melalui program pemerintah, namun indikasinya bantuan tersebut sebagai alat untuk mengarahkan pilihan ke salah satu pasangan calon,” kata dia.
Dirinya berharap ada efek jera bagi pelaku baik tim sukses mau pun relawan yang sengaja melakukan praktek politik uang. “Saya yakin jika di usut benar-benar praktek politik uang yang di bungkus sedemikian rupa berupa bantuan sosial tersebut bisa terungkap,”pungkasnya. (hnd)
