Pram, sapaan karib Pramono, menghitung kebutuhan anggaran yang memadai di angka Rp 50 triliun–Rp 60 triliun. Apalagi, pada Pemilu 2024, ada sejumlah variabel yang bisa menaikkan kebutuhan. Mulai kenaikan pemilih 12 juta orang hingga potensi kebutuhan alat pelindung diri akibat situasi pandemi. ”APD kami tetap harus menganggarkan. Bahwa nanti dipakai atau tidak, lihat situasi nanti. Itu kan keputusan pemerintah. Tapi, perencanaan harus,” kata pria asal Salatiga tersebut.
Namun, kata dia, kepastiannya bergantung pada pembahasan yang akan dijalani komisioner baru. Sebab, teknis tahapan bakal dibahas lagi antara KPU, pemerintah, dan DPR. Rencananya, komisioner baru dilantik hari ini (12/4).
