Untuk itu, Andri menegaskan, mendorong masyarakat memilih kotak kosong adalah langkah yang salah. Sebab, jika kotak kosong yang menang, justru masyarakat sendiri yang dirugikan karena dipimpin penjabat yang tidak mereka pilih.
“Mendorong masyarakat memilih kotak kosong itu adalah sesat pikir. Masyarakat harus diberi sosialisasi tentang bahaya memilih kotak kosong. Karena jika terjadi, masyarakat akan dirugikan dengan hadirnya penjabat yang tidak dipilih oleh mereka,” ujarnya.
Andri juga tidak sepakat terkait anggapan bahwa dengan hanya satu paslon yang diusung pada Pilkada 2024, kontrol terhadap eksekutif menjadi tidak berjalan.
“Masyarakat juga memiliki peran dalam mengontrol pemerintahan. Selama ini, Eri-Armuji telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada walikota. Ini adalah bentuk kontrol yang efektif,” jelasnya.
Secara garis besar, Andri menyimpulkan bahwa fenomena paslon tunggal dalam Pilkada Surabaya bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dianggap tidak demokratis.
“Jauh lebih tidak demokratis jika itu memang sengaja atau ada gerakan yang diarahkan memilih kotak kosong. Malah sentralisme akan terjadi lagi, kalau orang dari pusat yang ditunjuk menjadi penjabat walikota,” pungkasnya.(*)
