Andri mencontohkan seperti yang terjadi di Kota Surabaya. Dalam Pilkada 2024, Kota Pahlawan berpotensi hanya memiliki satu paslon, yaitu Eri Cahyadi-Armuji. Menurut dia, masyarakat tidak perlu berprasangka buruk terhadap fenomena ini karena hal itu adalah sesuatu yang umum.
“Masyarakat tidak seharusnya berprasangka buruk terhadap fenomena ini dengan alasan tidak demokratis, lalu mengajak orang untuk memilih kotak kosong. Fenomena ini adalah hal yang umum terjadi di Indonesia,” katanya.
Andri berpandangan bahwa paslon Eri-Armuji memiliki potensi elektabilitas yang tinggi karena kinerja mereka selama memimpin Surabaya.
Seperti keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan, stunting, hingga menangani pandemi Covid-19. “Dengan potensi elektabilitas yang tinggi, penantang tentu akan berpikir dua kali untuk melawan petahana Eri-Armuji,” jelasnya.
Di sisi lain, Andri juga menyoroti koalisi yang mendukung pasangan Eri-Armuji hampir diisi oleh seluruh partai politik parlemen. Namun baginya, koalisi dalam Pilkada tidak bisa disamakan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Koalisi yang terbentuk saat ini didukung oleh hampir semua partai. Ini tidak bisa dibandingkan dengan pencapresan, karena kekuatan penguasaan legislatif di setiap daerah itu berbeda-beda,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pasangan Eri-Armuji dalam membangun komunikasi politik dengan kelompok-kelompok penting di Surabaya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat hingga kelompok bisnis, turut memperkuat posisi mereka.
“Kinerja mereka yang baik, tidak korupsi, dan mampu melayani masyarakat dengan baik, sehingga hal itu semakin memperkuat posisi mereka,” ujar Andri.
Terkait kekhawatiran mengenai kemenangan kotak kosong, Andri mengingatkan masyarakat bahwa hal ini justru akan merugikan mereka.
Pasalnya, ketika kotak kosong menang, maka walikota akan diisi oleh Penjabat (Pj) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau provinsi.
“Dan masyarakat tidak tahu siapa orangnya, dan ini justru tidak demokratis,” tegasnya lagi.
