JAKARTA — Maraknya calon tunggal di puluhan daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024 tak jadi kekhawatiran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena sudah ada mekanisme yang mengatur kalau pasangan calon tunggal kalah dari kotak kosong.
Jika pasangan calon tunggal kalah melawan kotak kosong di Pilkada 2024, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) sementara. “Kalau sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 D UU 10/2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu 2029,” jelas Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik, di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
“Selama periode pemerintahan pasca-Pilkada tahun 2024 ini akan dipimpin oleh penjabat sementara karena penyelenggaraan pilkada 5 tahun selanjutnya diatur di dalam pasal 3 UU 8/2015,” imbuhnya.
Lanjut Idham, kotak kosong itu merupakan surat suara tak berfoto. Di mana ketika ada masyarakat yang tidak mendukung pasangan calon tunggal, akan tetap difasilitasi dengan menampilkan kotak kosong atau surat suara tidak berfoto.
Idham menyampaikan meski hanya terdapat calon tunggal, KPU tetap akan melakukan pengundian nomor urut, yang akan dilaksanakan pada 23 September 2024. Sebelumnya, KPU mencatat ada satu provinsi yang hanya mendaftarkan satu pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur yaitu di Papua Barat. KPU pun akan membuka kembali pendaftaran di wilayah tersebut.
