BANDUNG — Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi mengatakan, saat ini melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
“Kami lakukan pemetaan kerawanan lalu diidentifikasi dan proyeksi potensi kerawanan. Selanjutnya, mengumpulkan basis data dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 di Jabar,” Ucap Zaki
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencermati kabupaten dan kota dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi di Jawa Barat terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Zaki Hilmi menyatakan secara keseluruhan, daerah IKP tertinggi di Jabar adalah Kabupaten Bandung. Disusul Kabupaten Majalengka, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, dan Cianjur.
Kabupaten Bandung, kata dia, memiliki kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dan kontestasi. Ada pun dalam hal partisipasi, lanjut dia Kabupaten Bandung berada di posisi kedua setelah Majalengka.
“Jadi secara umum yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten kota berbeda. Dan untuk saat ini di Jabar yang rawan tingginya ada di Kabupaten Bandung,” kata dia.
Ia mengatakan memang secara nasional, Jawa Barat berada di peringkat keempat teratas dengan kerawanan tertinggi, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Jawa Barat, lanjut dia, juga masuk dalam peringkat kerawanan terkait kontestasi, hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye.
“Hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA,” katanya.
“Yang kedua adalah soal kampanyenya itu, soal hoaks, black campaign, penggunaan fasilitas negara, netralitas TNI Polri, dan soal money politik,” lanjut Zaki.
Bawaslu Jawa Barat juga menaruh perhatian khusus terkait dengan mengemukanya politik identitas di Jabar dan SARA, utamanya di media sosial.
