JAKARTA— Dalam berhadapan dengan negara hegemoni seperti China dan Amerika, bangsa Indonesia harus memiliki semangat juang dan menghancurkan kelemahan mentalnya, seperti korupsi. Semangat juang di bidang apapun itu juga harus berujung pada ketahanan nasional. Begitu kata sesepuh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Pur) Sayidiman Suryohadiprodjo dalam forum
“Kajian Strategis Konflik China ” AS dan Dampaknya Terhadap Indonesia” yang diselenggarakan oleh PPAD, Jakarta, Senin (2/4) lalu.
“Ketahanan nasional berintikan pada kekuatan nasional yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mampu mengatasi serta menghadapi ancaman, gangguan, tantangan serta hambatan baik dari luar ataupun dalam negeri, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan keberlangsungan negara,” urainya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa, AM Putut Prabantoro yang menjadi pemateri dalam acara ini menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah yang serius di internal. Sebab, ada 118 UU yang berlaku di Indonesia tidak pro rakyat.
“UU itu pro asing atau menguntungkan segelintir orang. Jadi para tokoh nasional harus menggugat ini melalui Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, Selasa (3/4).
Dalam kesempatan ini, Laksda TNI (Pur) Robert Mangindaan menguraikan mengenai faktor eksternal yang menjadi ancaman bangsa ini. Dia menyebut bahwa sekalipun China dan Amerika Serikat (AS) berseteru, Amerika Serikat tetap akan menjadi super power dunia.
Amerika Serikat memiliki dana sebanyak 30 miliar AS sebagai dana kontigensi untuk digunakan oleh Amerika menghadapi bangsa atau negara yang tidak disukainya.
“Selain itu, dengan menaikkan kembali slogan “America First”, Amerika akan berhadapan dengan China secara sesungguhnya,” tegasnya.
Selain AS, Robert juga meminta pemerintah mewaspadai gerak China yang memiliki mental ekspansi. China sekarang melakukan ekspansi ke Indonesia melalui extended quasi territory (EQT) dengan melakukan investasi di bidang perumahan, seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan juga beberapa daerah di wilayah Jabodetabek.
“Itu artinya, China merebut suatu wilayah di Indonesia dengan perlahan dan atas nama ekonomi melalui mitra bisnisnya di Indonesia. Selain itu, China melakukan sharp power dengan menguasai mantan-mantan pejabat pemerintah serta militer, menguasai kalangan birokrat dan menguasai jajaran akademisi. China melakukan proksi di berbagai bidang,” tukasnya.
(ian)
