JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya terus berupaya membangun budaya antikorupsi dalam diri kader-kadernya. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi lewat Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP.
“Salah satu upaya kami adalah dengan memastikan psikotest dan Sekolah Partai bersifat wajib bagi setiap kader partai. Karena psikotest ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi,” kata Hasto dalam acara yang dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu.
Menurut Hasto, PDIP memiliki kejelasan peraturan Partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan Partai.
“Maka berbagai bentuk korupsi di internal Partai dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan Partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan,” ujar Hasto.
Kemudian, lanjut Hasto, yang ketiga adalah Pimpinan Pusat Partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi, dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,” jelas Hasto.
Hasto juga mengatakan DPP PDIP, secara rutin mengingatkan kepada kader Partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi.
“Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun Partai,” urai Hasto.
Dalam materi kuliahnya di hadapan kader PDIP yang menjadi peserta PKN, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan setiap partai politik memang harus membangun sikap dan perubahan perilaku anggotanya dalam mewujudkan budaya antikorupsi.
