GMPK Kabupaten Sukabumi Gelar Diskusi Kebangsaan Soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

BAHAS SISTEM PEMILU: Salah seorang pemantik diskusi kebangsaan yang digelar Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Kabupaten Sukabumi sedang memberikan pendapatnya mengenai pro kontra sistem pemilu proporsional tertutup di salah satu kafe di Selabintana, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (17/6). FOTO: FAWZY AHMAD/RADAR SUKABUMI

SUKABUMI – Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Kabupaten Sukabumi menggelar diskusi kebangsaan melibatkan puluhan pelajar dan mahasiswa se-Sukabumi. Diskusi tersebut mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pro kontra sistem pemilu proporsional tertutup, Sabtu (17/6/2023).

Ketua GMPK Kabupaten Sukabumi, Riki Apriandi mengatakan, diskusi tersebut menghadirkan dua orang pemantik, yaitu pengamat politik Jaka Susila dan Ketua Panwascam Sukabumi, Neneng Nurhasanah serta moderator Riza Sativa selaku akademisi.

“Kami mengangkat isu ini karena ini masih hangat dan segala pro kontranya. Kami ingin mengupas persoalan ini dari segala sisi dan sudut pandang,” kata Riki kepada Radar Sukabumi.

Riki mengatakan lagi, sub tema diskusi tersebut adalah “Strategi Memilih Sistem Pemilu di Tengah Regresi Demokrasi”. Menurut dia, kaum milenial harus mengambil peran yang strategis dalam Pemilu 2024 mendatang. Sebab data saat ini, sekira 60 persen jumlah pemilih adalah dari anak muda.

“Kami rasa sangat perlu untuk mengaktifkan ruang-ruang diskusi di kalangan pemuda. Karena bangsa ini perlu regenerasi agar tidak terjadi regresi dalam demokrasi. Pemuda atau milenial jangan pasif, jangan hanya menonton. Kita harus aktif dan harus menjadi pelaku dalam agenda politik kebangsaan,” beber Riki.

“Menjadi pelaku itu tidak harus menjadi caleg, tapi menjadi pengamat, menjadi pengontrol demokrasi, itu juga pelaku,” sambungnya.

Menurut Riki, ada dua hal besar yang disoroti dalam perpolitikan saat ini. Yaitu, soal politik uang (money politic) dan tren golput. Kedua problem politik yang berbeda kasus itu merupakan ‘PR’ lima tahunan yang harus diatasi bersama-sama.

“Dan saya kira kita semua sepakat bahwa pemilu yang berkualitas adalah yang minim politik uang dan partisipasi pemilihnya tinggi,” tuturnya.

Soal GMPK, Riki menyebutkan organisasi yang menaungi para mahasiswa dan pelajar ini baru terbentuk di tiga regional provinsi. Di Kabupaten Sukabumi, jumlah anggota GMPK berjumlah 25 orang.

“Jumlah tersebut 60 persen dari mahasiswa dan 40 persen dari pelajar se-Sukabumi. Kalau mahasiswa jelas, salah satu unsurnya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sedangkan pelajar, bisa dari OSIS. Apakah itu sekolah berstatus swasta atau negeri, semua bisa bergabung,” pungkas Riki. (izo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *