“Itu kan memang tugasnya Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika),” ujarnya di sela-sela acara di Auditorium The Forest Resort, Bogor, kemarin (14/9).
Jokowi mengatakan, kewajiban tersebut bahkan menjadi amanat undang-undang. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.
Dia menilai, sosialisasi sangat perlu untuk disampaikan agar masyarakat bisa memantau dan mengawasi. Khususnya terkait proyek mana yang sudah selesai, proyek mana yang masih proses. “Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masa disuruh diam,” imbuhnya.
Adapun soal tuduhan kampanye terselubung, Jokowi membantah jika hal itu sebagai kampanye. Dia menilai, iklan tersebut bukan barang baru. Bahkan, sejak tahun lalu, upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah di berbagai saluran. Salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube.
“Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya,” tegas Jokowi.
(bay/far)
