DPR Minta Bawaslu Bedakan Money Politic dan Biaya Politik

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Badan pengawas pemilu (Bawaslu) membedakan money politic atau politik uang dengan biaya operasional tim sukses. (dok JawaPos.com)

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Badan pengawas pemilu (Bawaslu) membedakan money politic atau politik uang dengan biaya operasional tim sukses.

“Saya juga harus sampaikan ilustrasi, kami mengundang tim-tim sukses kami, tim sukses pasti harus dibayar uang transportasi, pakai list, lalu ini dikatakan money politic,” kata Guspardi Gaus dalam rapat bersama Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (15/11).

Bacaan Lainnya

Politikus PAN itu mengingatkan agar semua pihak, khususnya Bawaslu benar-benar paham soal perbedaan politik uang dengan uang transportasi tim. Dia menekankan uang transportasi tim merupakan tanggung jawab dan tugas dari peserta pemilu.

“Jadi inti yang saya ingin sampaikan adalah perlu dibedakan mana yang money politic dan mana yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari peserta pemilu, dan kami adalah memang bukan peserta pemilu, peserta pemilu adalah partai politik tapi yang jalankan adalah para calon legislatif di bawah. Ini perlu penegasan yang tegas,” jelas Guspardi Gaus.

Guspardi juga menegaskan, dukungan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 berjalan jujur dan adil (jurdil). Proses demokrasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

“Kita berharap pemilu berjalan jurdil, jujur adil demokratis dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan UU, tidak boleh money politic dan lain sebagainya,” ucap dia menegaskan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *