BANDUNG — Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dilaporkan DPD PDIP Jabar ke Bawaslu Jawa Barat. Laporan dilayangkan lantaran Ridwan Kamil diduga melakukan kampanye terselubung di acara Jambore BPD Tasikmalaya baru-baru ini.
Dalam acara tersebut, Ridwan Kamil yang notabene Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jabar diduga melakukan ajakan mencoblos kepada aparatur desa di Jabar. Laporan yang dilayangkan PDIP Jabar pada Selasa (16/1) kemarin, berupa dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pemilu 2024.
Menurut Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi rakyat (BBHAR) PDIP Jabar, Naga Sentana, ada dugaan pelanggaran netralitas ASN di masa tahapan kampanye dari viralnya video berdurasi 88 detik itu. Saat itu, Ketua TKD Prabowo-Gibran Jabar, Ridwan Kamil, menggunakan atribut khas pasangan calon (paslon) di kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tasikmalaya.
“Beredarnya aksi RK di acara Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya menimbulkan persepsi negatif. Kampanye RK yang hari ini merupakan Ketua TKD 02 Jabar karena melibatkan BPD di Kab Tasikmalaya, dapat diindikasikan RK berkampanye bersama BPD yang seharusnya bersikap netral dalam pemilu,” tutur Naga Sentana, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (17/1).
Naga menjelaskan, pihaknya melaporkan kepada Bawaslu Jabar untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Sebab besar kemungkinan anggota BPD adalah ASN yang bertugas di kantor desa.
“Ini pelaporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Ketua TKD Jabar paslon nomor urut 02 dalam acara jambore yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Tasikmalaya beberapa hari lalu,” jelas Naga.
“Kami melihat ke arah sana. Hal itu didukung pula dengan jas yang dikenakan RK berwarna biru langit senada dengan pasangan 02, seperti jas yang digunakan RK di berbagai banner bersama 02 yang tersebar luas di masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Naga juga menuturkan, pihaknya melaporkan temuan itu pada Bawaslu Jabar agar Ridwan Kamil bisa dipanggil untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Bawaslu Jabar, sejatinya harus bisa menelusuri apakah ada dugaan melakukan kampanye di kegiatan pemerintah atau tidak, yang dilakukan oleh Ridwan Kamil tersebut.
Sebab bila menilik pada atribut yang digunakan Gubernur Jabar periode 2018-2023, kata dia, besar kemungkinan adanya kampanye terselubung. “Jika dianggap hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, agar segera dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan dalam acara itu ada dugaan bagi-bagi uang kepada peserta yang hadir.
