JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkit moratorium pemekaran daerah seiring rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. “Apa alasan pemerintah selama ini tidak melakukan pemekaran? Alasannya adalah biaya,” ujar anggota Komisi II Fraksi PAN, Yandri Susanto di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
Yandri kemudian mengungkit biaya pindah ibukota yang diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp 500 triliun. Menurutnya, jika dana itu bisa dipakai untuk membuka moratorium pemekaran daerah otonomi baru, maka hasilnya akan lebih baik untuk pemerataan ekonomi daripada pindah ibukota. “Bayangkan pemekaran itu dilakukan dan semua daerah-daerah yang kita mekarkan dan alhamdullilah itu berkembang dengan baik pelayanan masyarakat juga baik, pertumbuhan ekonomi baik,” jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, apa yang dikatakan Jokowi soal rencana pindah ibukota adalah sebuah anomali. Pasalnya, biaya besar itu akan lebih bermanfaat dengan meratakan pembangunan dan membuka moratorium. “Menurut kami belum saatnya untuk dipindahkan karena kemiskinan masih tinggi, impor masih terus menerus,” pungkasnya.
(wan/jpg)
