Bawaslu Kota Sukabumi Tertibkan APS, Tak Indahkan Imbauan

Bawaslu Kota Sukabumi Tertibkan APK
Sejumlah petugas gabungan Bawaslu, Satpol PP, Dishub, TNI dan Polri saat menertibkan APS di wilayah Kota Sukabumi, Minggu (5/11).

SUKABUMI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi, melakukan penertiban ratusan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar aturan, Minggu (5/11).

Penertiban tersebut, diikuti sejumlah instansi yakni, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Per- hubungan (Dishub), Pengawas Kecamatan (Panwascam), TNI dan Polri.

Bacaan Lainnya

“Saat ini kami melakukan penertiban APS ubtuk memastikan seluruh APS yang di tertibkan.

Adapun, targetnya yakni, APS yang melanggar seperti ada coblos nomor urut, simbol atau gambar paku dan atau, materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih daat disambangi Radar Sukabumi di ruang kerjanya, Minggu (5/11).

Sebelum dilakukan penertiban, Yesti menerangkan, Bawaslu sebelumnya sudah melayangkan dua kali surat imbauan kepada semua partai politik (Parpol) untuk menertibkan APS secara mandiri.

“Imbauan pertama dikeluarkan pada 23 Oktober 2023 agar parpol menertibkan APS secara mandiri, dalam waktu tujuh hari sejak imbauan di keluarkan, kemudian pada 2 November 2023 kami kembali mengeluarkan imbauan yang sama. Sebab itu, saat ini langsung dilakukan penertiban,” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.

“Masa pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024,” bebernya.

Sebelum tahapan kampanye dimulai, peserta Pemilu hanya diperbolehkan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik saja sesuai Pasal 79 PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang sosialisasi dan pendidikan politik.

“Parpol peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Parpol peserta pemilu sebelum masa kampanye, sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Parpol peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas, dilarang memuat unsur ajakan,” imbuhnya.

Selain itu, pemasangan bendera Parpol sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 agar tidak dilakukan di tempati-tempat yang dilarang.

” Karena hingga batas waktu yang ditentukan sesuai surat imbauan masih banyak APS yang melanggar sehingga kami meyampaikan rekomendasi kepada Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mener tibkan APS yang melanggar.

Adapun, APS yang ditertibkan saat ini mencapai ratusan jumlahnya masih dihitung,” pungkasnya. (Bam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *