Sementara sisanya, 22 persen, masih menggunakan UN berbasis kertas (UNKP). Prosentase ini naik dari tahun lalu yang hanya mencakup 49 persen UNBK.
Bambang menyebut, dengan pengaturan waktu pelaksanaan UN tersebut, sekolah-sekolah bisa saling bertukar dan berbagi peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan UNBK. ”Jadi ujian SMA bisa menggunakan resources dari SMK yang sudah selesai ujian,” katanya.
Sekretaris Balitbang Kemendikbud Dadang Sudiyarto mengatakan bahwa dengan UNBK, pemerintah menghemat hampir 70 persen pengeluaran.
Dengan sistem UNKP, pemerintah menghabiskan Rp. 135 miliar per tahun. ”Itu untuk penggandaan, distribusi, pengamanan dan lain sebagainya,” kata Dadang.
Dengan cakupan UNBK yang terus meningkat, pemerintah bisa menghemat. Dengan 78 persen cakupan seperti tahun ini, pemerintah diperkirakan cukup mengeluarkan Rp. 35 miliar untuk melaksanakan UN.(tau)
