JAKARTA – Beberapa waktu lalu dikabarkan pemerintah mencabut moratorium pembukaan Fakultas Kedokteran baru guna menanggulangi permasalahan kurangnya tenaga dokter di Indonesia. Hingga Selasa (1/8) terdapat 12 Perguruan Tinggi yang dilaporkan mendapat lampu hijau untuk membuka Fakultas Kedokteran baru.
Dirangkum dari berbagai sumber, keberadaan Fakultas Kedokteran di Indonesia sendiri tidak lepas dari sejarah kolonialisme Belanda.
Dilansir dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, upaya pemberantasan berbagai penyakit menular seperti tipes, kolera, disentri, cacar dan lain-lain yang tersebar Indonesia khususnya pulau Jawa (daerah Banyumas dan Purwokerto) yang mengganas hingga mengakibatkan tingginya korban jiwa pada 1847 menjadi cikal bakal awal mula berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia.
Saat itu, wabah penyakit disebut tidak teratasi oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda yang jumlahnya terbatas, apalagi pengobatan yang ada saat itu menggunakan ramuan dan cara-cara tradisional. Kemudian lahirlah usul dari Dr. W. Bosch yang saat itu menjabat sebagai Kepala Jawatan Kesehatan untuk mendidik beberapa pribumi menjadi pembantu dokter Belanda.
Di era 1849-1899, tepat pada 2 Januari 1849 lewat Keputusan Gubernemen No. 22, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan di rumah sakit militer akan diselenggarakan pendidikan 30 pemuda Djawa dari keluarga baik-baik serta pandai menulis, membaca bahasa Melayu dan Jawa untuk menjadi dokter pribumi dan “vaccinateur” atau mantri cacar dibawah kepemimpinan Dr Pieter Bleeker yang bekerja di Dinas Kesehatan Tentara Belanda. Selesai dari pendidikan tersebut, para pemuda harus bersedia masuk dinas pemerintahan sebagai mantri cacar.
Hanya berselang dua tahun, tepatnya pada Januari 1851, berdirilah Sekolah Dokter Djawa di Rumah Sakit Militer Weltevreden, Batavia (sekarang bernama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto) dengan masa pendidikan selama 2 tahun.
Pendidikan tersebut diikuti oleh 12 orang yang semuanya berasal dari Pulau Jawa. Materi pelajaran meliputi cara mengobati cacar dan memberikan pertolongan kepada penderita sakit panas dan sakit perut. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu.
Pada 1853 melalui Surat Keputusan Gubernemen tanggal 5 Juni 1853 No. 10, Sekolah Dokter Djawa meluluskan 11 pelajar dan menyandang gelar sebagai “Dokter Djawa” dimana mereka dipekerjakan sebagai mantri cacar, diperbantukan di Rumah Sakit dan membantu dokter militer yang juga merangkap sebagai dokter sipil. Kemudian sejak 1856 Sekolah Dokter Djawa mulai menerima murid yang berasal dari luar Pulau Jawa, yakni 2 orang dari Minangkabau (Sumatera) dan 2 orang lagi dari Minahasa (Sulawesi).
Lama pendidikan Sekolah Dokter Djawa ditingkatkan dari yang tadinya selama 2 tahun menjadi 3 tahun dengan jumlah siswa dibatasi 50 orang pada 1864. Tujuan dari perubahan ini adalah meningkatkan kualitas para dokter sehingga mampu bekerja sendiri dibawah pengawasan dokter Belanda dan Kepala Pemerintahan Daerah.
