“Harusnya, kepala daerah menempatkan pejabat sesuai kompetensinya dan bukan atas dasar unsur kedekatan. Kalau kepala dinasnya enggak paham akan mengganjal pencarian dana pendidikan informatikanya,” ucapnya.
Agar mapel informatika berjalan, butuh kepedulian pemda. Triliunan rupiah dana negara habis untik pengadaan laboratorium komputer, tapi dipakai hanya setahun sekali. Dengan adanya mapel informatika, investasi tersebut tidak sia-sia.
“Kalau informatika mau jalan, kuncinya di daerah. Dinas Pendidikan adalah rajanya karena memegang tampuk kekuasaan dari pendidikan. Kemendikbud mau ngomong apapun jika daerah bilang enggak mau maka programnya terhenti,” tandas dia.
(esy/jpnn)
