BANJARMASIN – Ombudsman Kalsel memelototi proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang dilakukan secara online. Ombudsman mengawasi setiap proses yang rawan pungli ini.
“Tim investigasi kita sudah turun tiga hari sebelum pelaksanaan PPDB,” ungkap Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid.
Noorhalis menjelaskan, tim diturunkan bukan hanya pada saat pelaksanaan PPDB saja tetapi setelah selesai pelaksanaan. Ada lima kabupaten/kota yang didatangi oleh tim investigasi Ombudsmankarena berpotensi rawan.
Yaitu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola).
“Sampai sekarang belum ada laporan sih, yang ada baru sebatas permintaan dari lembaga yayasan sekolah swasta yang meminta agar sekolah swasta juga masuk pilihan dalam formulir pendaftaran,” katanya.
Sebab selama ini cuma ada dua pilihan saja. Kebanyakan calon pendaftar mengisi kolom yang kosong dengan sekolah negeri saja. Padahal dengan sistim pendaftaran yang diberlakukan pemerintah tersebut adalah untuk pemerataan pendidikan.
