Kata dia, keberadaan task force atau satgas itu cukup
penting. Sebab urusan menangkal radikalisme di kampus tidak
bisa hanya dibebankan ke rektor. ’’Saya paham rektor itu
kesibukannya luar biasa,’’ jelasnya.
Selain membentuk satgas, Lukman juga ingin memperbaiki
kurikulum di PTKIN. Misalnya dosen mata kuliah umum seperti
ekonomi, kedokteran, dan sejenisnya, diberikan penataran
tentang keislaman dan keindonesia yang cukup. Begitu pula
mahasiswa yang mengambil jurusan umum, juga diberikan porsi
perkuliahan studi Islam yang komperhensif.
’’(Mata kuliah) Studi Islam perlu untuk semua program
studi,’’ katanya. Lukman merasa heran ketika ada mahasiswa
atau bahkan dosen yang menjadikan fiqih sebagai akidah.
Sebab, varian fiqih itu sangat banyak. Untuk itu dia
mengatakan mahasiswa harus dibekali dengan dasar-dasar ilmu
keislaman yang cukup.
Pertemuan ini juga dihadiri rektor UIN Syarif Hidayatullah
periode 1998-2006 Azyumardi Azra. ’’Mengimpor radikalisme ke
Indonesia itu keblinger. Proses radikalisasi di kampus umum
dan UIN itu ada. Di prodi-prodi umum,’’ ungkapnya.
Dia bahkan secara jelas mengatakan bahwa di prodi-prodi
saintek, kedokteran, dan ekonomi di kampus UIN Syarif
Hidayatullah juga ada proses radikalisasi.
Bahkan sempat ada kegiatan diskusi yang dilakukan oleh Bidang
Dakwah Kampus Hizbut Tahrir Indonesia (BDK-HTI) chapter UIN
Syarif Hidayatullah. Dia mengakui bahwa ada dosen mata kuliah
umum di kampus Islam yang tidak memiliki bekal wawasan Islam
yang utuh.
