SUKABUMI – Tahun depan Indonesia secara resmi memiliki kurikulum baru. Sesuai dengan target Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kurikulum Merdeka resmi menjadi kurikulum nasional pada tahun depan.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo optimistis masa transisi akan berjalan dengan baik. Alasannya, saat ini 80 persen sekolah formal sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Termasuk sekolah di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
”Di sebagian daerah, bahkan sudah hampir 100 persen sekolah formal menerapkan Kurikulum Merdeka. Misalnya, Jawa, Sumbar, Lampung, Riau, dan Kaltara. Kita optimistis secara natural tahun depan mungkin sudah 90–95 persen,” tuturnya dalam diskusi media akhir pekan ini.
Lama masa transisi ini, kata dia, masih dirumuskan. Pihaknya menunggu hasil evaluasi penerapan Kurikulum Merdeka pada tahun ini. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada Februari 2022. Namun, sosialisasi dimulai saat masa pandemi Covid-19.
Dia menerangkan, perubahan cukup signifikan pada Kurikulum Merdeka adalah pemangkasan materi. Menurut dia, materi pada Kurikulum 2013 (K-13) sangat padat sehingga dinilai menghambat pembelajaran.
Meski demikian, Nino memastikan, tidak semua hal di K-13 ditinggalkan. Program penguatan karakter di K-13 masih dilanjutkan di Kurikulum Merdeka. Tentu ada beberapa penambahan. Misal, yang sebelumnya tidak mendapat jam khusus di K-13. Di Kurikulum Merdeka akan diberikan satu hari khusus untuk penguatan karakter ini. Salah satunya melalui project-based learning.
Nino memastikan Kurikulum Merdeka akan berlanjut meski pemerintahan berganti. Alasannya, kurikulum ini dilandasi regulasi berlapis. Di antaranya, surat peraturan kepala badan setara eselon I, yakni BSKAP yang dikomandaninya, serta empat peraturan menteri yang mengatur isi kurikulum, tenaga kependidikan, dan lainnya. Karena itulah, perubahan kurikulum tidak akan mudah dan membutuhkan waktu panjang. (mia/c14/oni)
