RADAR SUKABUMI — Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih kembali memberikan pernyataan soal pendidikan di Jabar. Sebelumnya, Dedi Mulyadi, menginstruksikan agar sekolah tidak boleh menahan ijazah para siswa, meskipun ada tunggakan keuangan dengan sekolah.
Kini, mantan Bupati Purwakarta dua periode ini, mengeluarkan kebijakan sebagai ‘gebrakan’ terhadap pendidikan di Jabar, yang memang soal pendidikan merupakan salah satu konsen-nya demi kemajuan masyarakat.
Terhadap pendidikan, Kang Dedi Mulyadi (KDM) -begitu sapaan akrabnya- dengan tegas mengatakan bahwa satuan pendidikan atau sekolah dilarang menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pungutan.
“Sekolah dilarang melakukan kegiatan study-tour dan ekstrakurikuler lainnya termasuk renang, yang didalamnya ada pungutan uang,” ujar KDM di unggahan video dilansir akun Instagram miliknya @dedimulyadi71, Jumat (7/2/2025).
KDM juga melarang sekolah menjadi lahan melakukan proses transaksi perdagangan. Karena, hal seperti itu akan menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya berdampak psikologi bagi para tenaga pendidik/guru.
“Sekolah tidak boleh menjual buku-buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi menjual seragam-seragam siswa,” tegas KDM.
Lebih lanjut KDM, menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya kedepan, ia dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, akan lebih fokus pada kegiatan yang memang krusial.
Untuk itu, ia menekankan anggaran kegiatan untuk pendidikan di sekolah yang bersumber dari anggaran (APBD) Jabar, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Intinya, KDM berharap sarpras pendidikan di Jabar dapat terpenuhi demi kemajuan pendidikan.
“Kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiaya kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kemudian kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba,” ungkap KDM.
“Semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat,” tuturnya, menambahkan.
Terkait pengelolaan keuangan sekolah, KDM memastikan ke depannya tidak akan lagi dibebankan kepada kepala sekolah. “Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan karena pengelolaan keuangan,” tandasnya.
Ditambahkan KDM, bahwa seluruh pengelolaan keuangan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di setiap sekolah. Dan, nantinya pihaknya akan melakukan pendampingan Adminstrasi.
“Untuk jenjang SD, nanti akan dilakukan koordinasi dengan Bupati dan Walikota-nya, tujuannya untuk menyiapkan tata-kelola keuangan disetiap sekolah,” ujar KDM. (Ron)
