JAKARTA – Rencana pemerintah melakukan penyisiran kembali guru dengan status honorer menimbulkan reaksi. Salah satunya dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang menganggap wacana ini tidak perlu dilakukan. Mereka menilai akan lebih baik jika pemerintah melakukan hal-hal yang lebih fundamental. Seperti kesejahteraan tenaga pendidik.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, sebenarnya tidak perlu repot melakukan pendataan. Seharusnya, Kemenndikbud punya data yang jelas apakah guru tersebut mengajar atau tidak di sekolah.
“Lebih baik Kemendikbud membuat rencana jelas memastikan semua sekolah negeri diisi oleh PNS agar jelas dan tepat prosesnya. Data honorer ini tentu saja kacau balau dan tidak jelas karena saat dibutuhkan mereka dicari saat bicara pendapatan atau status, mereka dikaburkan,” ujar Muhammad Ramli Rahim kepada melalui sambungan telepon di Jakarta.
“Seharusnya, Kemdikbud punya data yang ril apakah guru tersebut mengajar atau tidak di sekolah. Jika tidak punya data, selama ini kemana saja mereka yang mengelola anggatan 40.09 Triliun,” tambahnya.
Ia menekankan, Kemendikbud harus tegas terkait kebutuhan guru pegawai negeru sipil (PNS) di sekolah negeri dan guru tetap yayasan (GTY) di sekolah swasta agar ada solusi yang ril dan jelas.
Guru PNS yang ada saat ini sudah 1.483.265 jadi hanya kurang sedikit dan mengganti yang pensiun 2017,2018 dan 2019 saja.
“Rombongan belajar sekolah negeri di Indonesia hanya 1.425.927 plus kepala sekolah 169.378 plus pengawas 24.196. Mengganti berarti tak perlu tambahan anggaran kan?? hanya nambah uang pensiun doang,” jelasnya.Jadi fokus utama pemerintah, harusnya mencukupkan dulu guru di sekolah negeri,
baru yang lain. Caranya, Kemendikbud membuat penghematan anggaran, kemarin MGMP habis 840 milyar, itu cukup untuk mengangkat 28.000 guru.
Diklat penguatan pengawas selama lima hari untuk 30.000 pengawas menghabiskan sekitar 150 milyar bisa mengangkat 5000 guru. Diklat penguatan Kepala sekolah selama 5 hari sebanyak 219.383 kepala sekolah akan menghabiskan sekitar 1.096.915.000.000 itu bisa mengangkat 36.563 guru PNS.
“Andai kemdikbud bisa menghemat 20 triliun dari 40.09 T dana mereka maka itu bisa mengangkat 666.666 guru, artinya tuntas masalah guru kita. Itu masih kecil, masih banyak biaya kemdikbud yg tidak perlu dihamburkan percuma dan nyata dilapangan juga tak banyak mengubah kualitas siswa,” beber Ramli.Sehingga perlu langkah taktis dan itu hanya akan bisa jika dilakukan jika berani.
Guru PNS sekarang saja yang belum sertifikasi masih ada 195.679. Jadi, total kebutuhan guru hanya 1.619.501 anggaplah ditambah 20 persen untuk SMK dan Persiapan pensiun, maka kebutuhan guru indonesia hanya 1.943.401,
“Hanya memang perlu menyederhanakan jumlah mata pelajaran agar guru mengajar 40 jam seminggu karena selama ini banyak guru yang senin-selasa-rabu ngajar, kamis sampai minggu libur,” ucap Ramli.
Sementara, menurut pengamat pendidikan Donie Koesoema menilai penyisiran ulang guru honorer perlu dilakukan karena banyak guru honorer mengajar di banyak tempat.
“Data guru honorer yang ada memang perlu diverifikasi agar dapat dijustifikasi tuntutan kesejahteraan mereka. Intinya pemerintah perlu memerhatikan kesejahteraan guru honorer dan memberi apresiasi dan penghargaan sesuai dengan kinerja mereka,” tukas Donie Koesoema.
Untuk diketahui, berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jumlah guru honorer di lapangan ada 736.000 orang. Untuk memastikan mengajar secara penuh atau hanya sambilan maka pemerintah berencana menyisir guru honorer satu per satu.
(dan)
