GARUT – Perhatian pemerintah terhadap pendidikan kesetaraan, tetap tinggi.
Hal ini terlihat dari anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Direktur Bindiktara) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Abdul Kahar mengatakan, tahun 2018 ini anggaran BOP Kesetaraan disiapkan untuk 413.094 peserta didik.
“Tahun depan naik lebih dari 100 persen, lebih dari 900 ribu peserta didik,” kata Abdul Kahar dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun Pendidikan Kesetaraan Solusi Dalam Memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Favehotel Cimanuk, Garut, Jawa Barat (Jabar), Senin (10/12).
Penyaluran BOP Kesetaraan memerlukan data yang valid. Oleh karena itu Abdul Kahar mengajak pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Program Kesetaraan untuk mengisi data pokok pendidikan dengan jujur dan teliti.
“Selama ini banyak PKBM yang kurang teliti mengisi data atau ditengarai ada ketidakjujuran,” kata Abdul Kahar.
Pendataan juga dilakukan secara berjenjang. Pemerintah daerah tetap dilibatkan dan berperan penting dalam seluruh kegiatan pendataan.
“Jadi tidak ada proses pendataan yang langsung dari PKBM ke pusat, namun tetap melibatkan daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ferdiansyah mengajak PKBM mendukung program-program pemerintah, dengan mengisi data secara cermat dan memperbaiki administrasi lembaganya.
“Harapannya semakin banyak PKBM yang terakreditasi. Saat ini masih sedikit PKBM yang terakreditasi,” kata Ferdiansyah.
Ia juga berharap BOP Kesetaraan dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk operasional pendidikan kesetaraan dan dipertanggungjawabkan secara benar.
Anggota Komisi X tersebut memiliki harapan besar agar peran PKBM lebih strategis, dengan menyelenggarakan berbagai program pendidikan berkualitas yang dibutuhkan masyarakat.
(*/nur)
