2021 Kemenag Kelola Anggaran Rp66 T, Untuk Apa Saja?

SUKABUMI – Kementerian Agama (Kemenag) mendapat amanah anggaran lebih dari Rp66 triliun pada tahun 2021. Lantas untuk apa sajakah anggaran tersebut dialokasikan?

Sekjen Kemenag Nizar Ali menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan dalam dua fungsi yaitu fungsi agama sebesar Rp11.075.918.924.000 (16,54 persen) dan fungsi pendidikan sebesar Rp55.885.467.898.000 (83,46 persen).

Dari dua fungsi tersebut, ada lima program strategis yang akan dilakukan, yaitu dukungan manajemen, kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, pendidikan tinggi, kualitas pengajaran dan pembelajaran, pendidikan usia dini dan wajib belajar 12 tahun.

“Anggaran untuk pengembangan pendidikan tinggi mencapai Rp. 6.987.656.465,-yang tersebar di unit eselon I, termasuk yang dialokasikan pada 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia”, kata Mantan Direktur Diktis ini saat memberikan sambutan secara virtual pada Focus Group Discussion Wakil Rektor (WR)/Wakil Ketua (WK) II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan se-Indonesia, Jumat (4/12).

Dilansir kemenag.go.id, Nizar menegaskan bahwa kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung terciptanya SDM aparatur yang berintegritas dan berkinerja tinggi, penguatan bantuan sosial (melakukan perluasan target KIP Kuliah), serta dukungan belanja modal.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam Suyitno mengatakan PTKI diharapkan untuk membuka double degree, baik itu dalam PTKI sendiri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi yang lain.

Suyitno mencontohkan mahasiswa PAI yang ingin mendalami kajian Al-Qur’an bisa mengambil keahlian di Program Studi IAT (Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir) sehingga mendapatkan dua kesarjanaan. Pun dalam ilmu-ilmu lainnya pada PTKIN.

“Posisi WR/WK II sangat penting karenanya menyangkut perencanaan sekaligus keuangan dan itu akan menentukan cetak biru pengembangan PTKIN,” tegas Suyitno yang didampingi Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Ruchman Basori.

Sementara itu, Sahiron Syamsuddin Ketua Forum WR/WK II PTKIN se-Indonesia mengatakan, salah satu agenda penting pertemuan ini adalah memfinalkan usulan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus segera ditetapkan dengan KMA. Selain itu, FGD juga membahas tata Kelola perencanaan dan keuangan PTKIN. (*/sri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.