NASIONAL

Wapres Ma’ruf Minta Pekerja Rentan Harus Terlindungi

×

Wapres Ma’ruf Minta Pekerja Rentan Harus Terlindungi

Sebarkan artikel ini
Wapres RI Ma'ruf Amin. (ANTARA)
Wapres RI Ma'ruf Amin. (ANTARA)

JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat segera tercapai. Minimal sebanyak 99,5 persen pekerja di Indonesia telah dapat terlindungi seluruhnya pada tahun pada 2045.

Hal itu disampaikan Wapres di forum Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan, di Jakarta, Kamis (12/9). Dia mengatakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting. Karena wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja serta keluarganya.

Bank bjb Tandamata

Dia menjelaskan untuk menuju Indonesia Emas 2045, salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai, yaitu pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan. “Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” katanya.

Selain itu, Ma’ruf berpesan supaya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga diberikan kepada kelompok pekerja rentan. “Seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya,” katanya.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan itu sangat penting. Yaitu untuk menghadapi kondisi finansial darurat.

Ma’ruf mengatakan peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa atau kelurahan sangat penting. Yaitu untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kata Ma’ruf, bidang ketenagakerjaan memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Supaya bersama-sama bergerak aktif melalui penguatan regulasi, anggaran, dan implementasi program.