“Setelah kasus penganiayaan staf KPK karena KPK mendapat laporan ada rapat malam bahas anggaran daerah di hotel, maka kalau rapat anggaran di hotel jangan malam hari.
Saat pembahasan anggaran antara Pemda Papua dan Ditjen Keuangan Daerah serta DPRD timbul penafsiran yang diindikasikan macam-macam,” ucap Tjahjo.
Tjahjo menyebut, dirinya selalu memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga dan pemda, harus dikonsultasikan dengan Presiden dan Wapres. “Jadi berita Mendagri melarang kegiatan Kemendagri di hotel adalah tidak benar. Demikian intinya,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin (11/1) malam, yang dihadiri Presiden RI Jokowi, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani mengeluhkan kebijakan Mendagri melarang rapat di hotel. Kebijakan itu dinilai mengancam keberlangsungan usaha dan industri perhotelan di Tanah Air.
Mendengar pernyataan tersebut, Presiden Joko Widodo pun langsung menelepon Mendagri kemudian menekankan kebijakan itu tidak akan ditindaklanjuti. Saya ingin menjawab apa yang menjadi statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu sudah beres, tidak akan ditindaklanjuti,” ucap Jokowi menandaskan.
(jpg)
