JAKARTA –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022 mendatang masih defisit 4,85 persen atau Rp 868 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Perkiraan tersebut denban asumsi belanja negara tahun depan Rp 2.714,2 triliun, belanja pemerintah pusat Rp 1.944,5 triliun dan TKDD Rp 769 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berharap penerimaan pajak dapat didorong oleh Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)
“Tahun depan kita masih defisit 4,85 persen dari PDB atau Rp 868 triliun,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Senin (29/11).
Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara tahun depan Rp 1.846,1 triliun terdiri dari perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 335 triliun dan hibah Rp 600 miliar. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah akan memperluas penerimaan basis pajak dan reformasi perpajaka.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terukur dan selektif untuk memperbaiki logistik nasional dan ekosistem logistik. Bahkan, pemerintah juga mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya alam (SDA) terutama pada saat harga komoditas dalam situasi yang membaik.
