“Kasus ini juga menunjukkan masih terbukanya celah kongkalikong di tengah tata kelola industri nikel yang karut-marut marut. Juga kerusakan lingkungan akibat praktik ilegal yang dilakukan oleh orang nomor satu di tingkat provinsi,” tegasnya.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/5/2024), menyikapi data ICW sebagai akibat dari Pemerintah yang dianggap tidak serius menegakkan aturan perizinan yang sudah ada.
“Ditjen Minerba paling amburadul,” tegas Mulyanto.
Mulyanto merinci, amburadulnya Ditjen Minerba mulai dari korupsi tunjangan kinerja, pejabatnya ditangkap aparat, dirjen merangkap Plt. gubernur Bangka Belitung dan banyak lagi.
“Bahkan sampai hari ini Dirjen Minerba yang definitif belum diangkat. Padahal Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE sudah dilantik. Ada apa?” kata politikus PKS ini. (Yat)
