JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat dari buruh berencana menggelar demo besar-besaran 21 Mei 2022. Pimpinan MPR Jazilul Fawaid memberikan tanggapan. Pimpinan MPR Jazilul Fawaid meminta elemen masyarakat agar tak melakukan demonstrasi yang dapat memicu kerusuhan.
Jazilul meminta narasi pemakzulan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dihentikan. “Tolong hentikan demo-demo yang memicu kerusuhan apalagi pemakzulan,” kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/5/2022).
Jazilul mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat dan diatur dalam konstitusi. Namun, menurutnya, aksi demonstrasi dengan mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah kurang tepat.
“Tidak tepat, semua bisa didialogkan. Tidak perlu demo-demo, sebab lebih besar madhorotnya daripada manfaatnya,” ujar Wakil Ketua Umum PKB ini.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid, pemerintah saat ini sedang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jangan sampai, lanjut dia, adanya aksi unjuk rasa malah menghambat agenda pemulihan ekonomi nasional.
“Itu semua akan membuat keadaan ekonomi dan sosial politik makin buruk. Kami berharap semua pihak saling bahu-membahu mengatasi keadaan. Kita semua perlu bangkit setelah usainya pandemi Covid-19,” jelas dia.
Sebelumnya, adanya isu pemakzulan itu digaungkan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu. Dalam aksi itu sempat beredar spanduk yang terbentang mendesak Jokowi mundur dari jabatan Presiden.
Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi. Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi.
