“Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani, bersih dan bebas dari korupsi serta tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya ceremonial dan administratif, namun harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan infkusif,”katanya.
Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa “Konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG) untuk mendukung pembangunan nasional. Pak Jokowi ingin bagaimana pelayanan publik itu bisa tepat, perijinan itu bisa cepat dan bagaimana reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional.”
Sebagai catatan pada tahun 2021, sebanyak 4.402 unit diusulkan dalam evaluasi zona integritas WBK/WBBM ke KemenPANRB dari 259 Kementerian/Lembaga/non KL/Pemda.(*)
