Presiden Jokowi Minta Pejabat Tidak Lagi Belanja Produk Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran terkait untuk menindaklanjut aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri. (Istimewa)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran terkait untuk menindaklanjut aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komanda daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/9).

“Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor,” ucap Jokowi.

Secara khusus, Jokowi menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Jokowi pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta yang sebelumnya baru 50 ribu, melompat cepat sekali,” ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi pun meminta para kepala daerah untuk membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing sehingga semakin banyak yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti sejumlah instansi pusat dan daerah serta BUMN yang masih memiliki serapan produk dalam negeri (PDN) yang rendah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *