JAKARTA – Semangat perjuangan R.A. Kartini dalam mewujudkan kesetaraan perempuan kini tercermin dalam kiprah petugas ukur perempuan yang mengabdi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Mereka tak hanya menjalankan peran teknis, tetapi juga hadir membawa pendekatan yang inklusif dan humanis di tengah masyarakat.
Hingga April 2025, progres program pendaftaran tanah di Indonesia telah mencapai 121,6 juta bidang dari total target 126 juta bidang tanah. Capaian ini tak lepas dari kontribusi para petugas ukur perempuan yang tersebar hingga ke wilayah terluar Indonesia.
Tercatat, saat ini terdapat 805 petugas ukur perempuan dari total 2.747 petugas ukur yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan keakuratan data pertanahan sekaligus menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Salah satu sosok inspiratif adalah Shafira Dian Kumala Sari, petugas ukur dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Shafira mengungkapkan, pendekatan yang dibawa perempuan sering kali lebih empatik dan komunikatif, terutama saat berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Sebagai perempuan, kami sering membawa pendekatan yang berbeda. Kami berusaha lebih memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat secara mendalam agar komunikasi berjalan efektif dan kepercayaan bisa terbangun,” kata Shafira dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN pada Minggu (20/04/2025).
Bertugas di wilayah perbatasan seperti Nunukan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari medan yang berat hingga minimnya akses informasi dan transportasi. Namun, bagi Shafira, kerja keras tersebut terbayar saat masyarakat menerima sertipikat tanah mereka.
“Ketika akhirnya masyarakat menerima sertipikat tanahnya, saya merasa ikut membuka jalan bagi kehidupan yang lebih baik dan stabil untuk mereka,” tutur Shafira, yang merupakan satu-satunya petugas ukur perempuan di Kantah Nunukan.
Kisah serupa juga datang dari Anggi Halimah Dala, petugas ukur di Kantah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya yang didominasi perbukitan dan pegunungan menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pengukuran.
“Setiap hari kami harus menghadapi medan yang ekstrem. Tapi semangat kami tetap sama, yaitu memastikan pengukuran dilakukan secara akurat dan tuntas,” jelas Anggi.
Menurutnya, kontribusi petugas ukur perempuan tak sekadar menghasilkan data spasial, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional yang merata.
“Kami percaya, data pertanahan yang valid bisa menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya. (Den)
