JAKARTA — Presiden Joko Widodo (jokowi) sepertinya harus cermat dan penuh perhitungan dalam melakukan perombakan pos-pos Kementrian, khususnya Kementrian yang selama ini menjadi pengawal program utama Presiden Joko Widodo yakni pembangunan infrastuktur.
Menurut Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, banyak proyek-proyek yang harus dikawal oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementrian Perhubungan sebelum Presiden Joko Widodo berakhir masa jabatannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menegaskan, mengganti Menteri yang terpenting ialah harus didasari dengan kinerja, bukan berlandaskan politis.
“Pembangunan-pembangunan selama ini kan kerja-kerja dari Menteri-menteri sekarang ini. Persoalannya adalah, reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Memang jadi seperti langkah judi (kalau Jokowi mengganti kedua Menteri tersebut),” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/9).
Beberapa proyek strategis nasional yang tengah dijalankan oleh Kementrian PUPR antara lain pembangunan 48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 hektare daerah irigasi, 2.012 lt/dtk SPAM, 9.705 unit rumah susun, serta rehabilitasi sekolah/perguruan tinggi/gedung olahraga. Kemudian oleh Kementrian Perhubungan yakni Pelabuhan Patimban, Bandara YIA dan Kereta Bandara YIA, MRT Jakarta, KRL Jogja-Solo serta pelabuhan di 10 destinasi
