SUKABUMI – Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengalami pangkas signifikan. Komisi II DPR RI telah menyepakati pagu anggaran ATR/BPN tahun 2025 setelah efisiensi menjadi Rp4,44 triliun dari sebelumnya Rp6,45 triliun. Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).
“Kami jelaskan bahwa pagu kita sebelum efisiensi adalah Rp6,45 triliun. Setelah efisiensi sebesar Rp2,01 triliun atau setara dengan 31,17 persen, anggaran yang tersisa menjadi Rp4,44 triliun,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam laporannya kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Usai rapat, Menteri Nusron menjelaskan bahwa efisiensi ini dilakukan untuk mengalokasikan anggaran ke program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi refocusing anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Efisiensi ini dilakukan agar program-program yang benar-benar menjadi prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berjalan maksimal. Kami menghilangkan anggaran untuk kegiatan yang tidak perlu, sehingga penggunaan dana lebih optimal,” jelas Nusron.
Salah satu contoh langkah efisiensi yang dilakukan adalah memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat yang biasanya dilakukan di luar kota atau di hotel-hotel mewah. Sebagai gantinya, Kementerian ATR/BPN akan memanfaatkan gedung di Cikeas yang telah dilengkapi fasilitas penginapan dan ruang rapat.
“Sekarang kami sudah punya gedung di Cikeas yang dilengkapi kamar tidur dan ruang meeting. Jadi, rapat yang biasanya digelar di hotel bisa dipindahkan ke sana, sehingga lebih hemat biaya,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, upaya ini menunjukkan perubahan dalam manajemen penganggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
