Airlangga menjelaskan, dalam penyaluran program tersebut pihaknya akan melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang akan melakukan pembayaran dan dapat menunjuk surveyor serta menyetujui perubahan postur anggaran. “Komite pengarah memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp 3,6 triliun,” ucapnya.
Airlangga menambahkan, pemerintah memastikan stok minyak goreng tetap tersedia secara nasional dengan harga terjangkau. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun telah ditugaskan untuk menyiapkan regulasi terkait harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.
Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga. ’’Ini adalah adopsi peraturan Ditjen Pajak dan dukungan lembaga lain termasuk Kementerian Perindustrian,” terangnya. (*)
