“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian. Karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok,” ucap Luhut.
Hal ini yang diminta Luhut agar KPK, Kejaksaan maupun Polri mengusut dugaan praktik koruptif di pelabuhan. Sehingga bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah di pelabuhan.
“Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan,” tandas Luhut.
