JAKARTA — Pemerintah lebih Memilih PPKM Level-level, Lockdown atau karantina wilayah telah menjelma sebagai kebijakan yang harus dijauhi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Publik lantas menerka-nerka alasan pemerintah selalu anti dengan kebijakan ini. Salah satu spekulasinya adalah lantaran ada kewajiban dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mewajibkan kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak yang ada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah selama terjadinya karantina wilayah.
“Karena kalau lockdown atau karantina wilayah, maka pemerintah pusat akan menanggung semua biaya hidup rakyat bahkan ternak peliharaan,” urai deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), M. Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (27/7).
Pernyataan Said Didu itu mengomentari larangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Gubernur Papua Lukas Enembe yang berencana melakukan lockdown.
