JAKARTA — Pemerintah harus menjelaskan kepada publik perihal kebijakan mengimpor beras di tahun politik, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kenapa setiap tahun politik selalu impor beras? Ini kan publik mempertanyakan itu semua,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang KomarudiN, Kamis (21/9).
Menurut Ujang, jika pemerintah tidak bisa menjelaskan alasan impor beras kepada publik, maka wajar jika muncul asumsi adanya penyelewengan dana untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Ini impor menjadi salah satu jalan tol, atau jalan mulus untuk mencari pundi-pundi pendanaan menopang pemilu. Kan bisa jadi begitu asumsi orang-orang,” kata Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Di sisi lain, Ujang menyebut bahwa kebijakan pemerintah mengimpor pangan dari negara lain juga sangat tidak baik. Sebab, itu bisa menimbulkan ketergantungan ke negara terkait,
“Sejatinya impor itu bukan hal prioritas dalam konteks menjaga ketahanan pangan Indonesia. Justru impor itu berbahaya karena kita bergantung pada produk negara lain,” pungkasnya.
Terpisah, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, menekankan kebijakan impor pangan jelang pemilu menyisakan tanda tanya besar.
“Saya juga bingung kenapa setiap tahun politik selalu impor, apakah ini sudah ada rumus, desain?” kata Yeka di kantor Ombudsman RI Jakarta, pada Senin (18/9).
Kendati begitu, Yeka mengaku belum bisa memastikan apakah ada permainan dari kegiatan impor tersebut. Hanya saja, kata dia, saat ini tampak terjadi kesulitan dalam mencari gabah dan harga beras cenderung mengalami kenaikan.
“Apakah memang itu terjadi karena ada ‘madu’ di sana, gitu kan? Saya belum bisa memastikan. Tapi hari ini yang terkonfirmasi gabah sulit, harga naik. Oleh karena itu, dua ini yang harus diselesaikan,” pungkasnya. (*)
