JAKARTA — Kabar mengenai hutang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat dan menjadi sorotan.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia, posisi hutang Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7 persen (yoy).
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang Indonesia yang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyarankan beberapa strategi yang perlu segera diambil pemerintah dalam menyikapi ULN.
“Pertama, koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia harus diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan utang Indonesia tetap sehat. Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN,” terang Anis dalam keterangannya, Jumat (17/9/2021).
Ketiga, lanjut Anis, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru. Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada.
Selanjutnya, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek IKN. “Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting,” tegasnya.
