Mundjidah Wahab selama masih menjabat wakil bupati Jombang juga telah menjalankan banyak program yang menyasar ibu-ibu maupun perempuan secara keseluruhan di Jombang. Misalnya melakukan pelatihan tata rias atau tata boga yang bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Jombang. Termasuk pendampingan dan pembelajaran hukum bagi perempuan.
“Alhamdulillah, pemerintah menyambut positif saat saya mengajukan program-program yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Jombang seperti pelatihan menjahit, tata rias, dan sebagainya. Dan rupanya hal itu disambut masyarakat dengan respons positif,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Ika Puspitasari yang unggul dalam penghitungan sementara di Kota Mojokerto pun demikian. Bakal menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas.
Terutama untuk mengatasi tingginya angka pengangguran. “Kita punya banyak aset yang bisa dimanfaatkan untuk pasar rakyat dan menjadi lahan pekerjaan baru bagi kalangan perempuan,” tuturnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.
Tapi, menurut Emy, pengaruh tawaran program itu sejatinya tidak signifikan jika dibandingkan dengan dua faktor lainnya: jaringan dan kapabilitas. “Kalau jaringan perempuan bisa solid, dia bisa merebut kekuasaan,” ujarnya. “Sebab, kekuatan jaringan perempuan ada pada moral, bukan hanya karena fisik dan uang,” imbuh dia.
Meskipun demikian, kekuatan jaringan tidak lantas membuat perempuan asal memilih. Bukan karena calonnya adalah perempuan, lalu para pemilih perempuan sudah pasti akan memilih dia. Bila latar belakang politik dan ideologinya berbeda, belum tentu juga pemilih perempuan itu memilih sesamanya.
(*/bin/rul/ras/c9/ttg)
