Dengan adanya pembagian fungsi penyelenggaraan kepada tiga lembaga, justru Khairul melihat sebetulnya kedudukan dan hubungan kelembagaan antar lembaga itu adalah setara. Tidak ada lembaga pengawas pemilu yang lebih kuat lebih tinggi, sehingga mengatasi lembaga pengawas pemilu yang lain.
“Serta sejalan dengan prinsip kesetaraan dan juga tidak membolehkan ada wewenang yang diberikan kepada salah satu lembaga yang menempatkan lembaga itu, yang menempatkan lembaga itu akan lebih superior dibandingkan yang lain,” ucapnya.
“Apalagi kalau itu tidak diimbangi dengan adanya cara untuk bagaimana mengimbangi ataupun me-challenge kewenangan-kewenangan yang posisinya lebih tinggi dibandingkan yang lain,” demikian Khairul Fahmi.
