JAKARTA — Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri menjadi fokus perhatian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam, untuk ikut mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo yaitu melindungi hak dan keselamatan WNI di luar negeri, khususnya pekerja migran.
Dalam pertemuannya dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, Senin (8/11), Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Dr. Sujatmiko menyampaikan perlu membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan yang menangani urusan PMI.
Dimulai dengan pembenahan dari hulu, misalnya persiapan PMI sebelum berangkat bekerja di luar negeri. Ini mengingat banyak PMI yang menghadapi masalah ketika bekerja di luar negeri akibat tidak adanya persiapan. Persiapan ini termasuk bekal ketrampilan dan pengetahuan, serta kesiapan mental menghadapi pekerjaan di luar negeri.
Menjelang dibukanya kembali kran pekerja asing di Brunei, Dubes Sujatmiko meminta BP2MI dapat mempersiapkan pekerja-pekerja yang berkeahlian dan semi-ahli. Ia memperkirakan bahwa permintaan pekerjaan asing akan melonjak setelah Brunei sempat menutup arus pekerja asing selama pandemi.
Menanggapi permintaan Dubes, Benny Rhamdani mengajak Dubes meninjau Command Center (Pusat Komando) BP2MI. Di Pusat Komendo itu, dapat diketahui data-data PMI dan persoalan mereka di berbagai negara, serta aduan-aduan yang disampaikan oleh PMI. Selain itu, melalui Pusat Komando tersebut dapat diketahui lokasi keberadaan PMI.
Inilah pentingnya seorang PMI berangkat dengan prosedur yang benar, sehingga keberadaannya dapat diketahui dengan jelas, menurut Benny.
