Meski masih belum pasti, Alex menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan KPK memanggil petinggi Partai Golkar. Khususnya yang secara aktif terlibat dalam munaslub partai berlambang pohon beringin itu. Selama penyidik menilai mereka relevan dijadikan saksi, pemanggilan pasti dilakukan. ”Selalu terbuka untuk memanggil para pihak yang diperkirakan tahu tentang perkara,” bebernya.
Senada, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan bahwa KPK terus mengembangkan penyelidikan maupun penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1. Tapi, dia belum bisa menyebut nama-nama lain yang berpotensi terlibat dalam kasus tersebut. ”Tergantung dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan,” terang Laode.
Terpisah, Partai Golkar kembali membantah pernyataan Eni yang menyebut ada aliran dana dari pengusaha yang terjerat kasus PLTU Riau-1 sampai ke Munaslub Partai Golkar. Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Tubagus Ace Hasan Syadzily menyatakan, pernyataan yang disampaikan Eni maupun pengacaranya adalah tudingan yang tidak benar.
”Pernyataan Eni (Maulani) Saragih merupakan pernyataan yang sifatnya sepihak yang perlu pembuktian dan sama sekali tidak benar,” kata Ace kepada wartawan.
Menurut Ace, Partai Golkar sudah beberapa kali melakukan klarifikasi terkait itu. Partai Golkar juga sudah menanyakan langsung, baik kepada Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Organizing Committee maupun Ibnu Munzir sebagai Ketua Steering Committee Munaslub 2017. ”Tidak benar jika ada dana yang digunakan untuk katering dan sewa hotel untuk keperluan SC. Tugas SC adalah mengarahkan dan menyiapkan materi sidang,” jelasnya.
Ace menambahkan, sikap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga jelas. Airlangga menegaskan tidak pernah memerintahkan Eni atau siapapun untuk mencari sumber pendanaan ilegal demi kebutuhan partai. ”Cara-cara seperti itu justru kami tentang, karena tidak sesuai dengan tagline kami yakni Golkar Bersih,” tandasnya.
(bay/syn/tyo)
