SUKABUMI – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Sukabumi menuai sorotan tajam. Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacip) menilai pelaksanaan program tersebut menyisakan berbagai persoalan, mulai dari tidak dilibatkannya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga dugaan praktik yang merugikan masyarakat lokal.
Ketua Forwacip, Dadang Jon Hermawan, mengungkapkan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait keluhan pelaku UMKM dan Koperasi Merah Putih (KMP). Namun, hingga kini mereka belum mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam penyediaan barang ke SPPG.
“Kami sudah mencoba audiensi. Faktanya, teman-teman UMKM dan KMP tidak bisa memasukkan produk ke SPPG. Padahal kami hadir untuk menampung keluhan dan mengawal program pemerintah,” tegas Dadang saat aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4).
Ia menambahkan, pihaknya menemukan indikasi kejanggalan di lapangan, termasuk saat melakukan pengecekan ke gudang daging.
“Program ini seharusnya berpihak pada UMKM, tapi justru mereka tidak dilibatkan. Ini ada yang salah,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Forwacip mendesak DPRD Kota Sukabumi segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur SPPG. Mereka menuntut agar setiap SPPG wajib bekerja sama dengan UMKM dan KMP setempat.
“Kalau tidak mengindahkan, kami minta SPPG ditutup. Jangan sampai program pemerintah justru mematikan ekonomi warga,” bebernya.
Selain itu, Forwacip juga menyoroti aspek lingkungan. Mereka mendorong agar seluruh SPPG memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mengingat saat ini baru sebagian kecil yang memenuhi persyaratan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, menyebut aspirasi Forwacip merupakan fakta lapangan yang harus menjadi perhatian serius.
“MBG harus menumbuhkan perekonomian sekitar, bukan sebaliknya. Aspirasi ini jelas, UMKM merasa tidak diberdayakan,” ujarnya.
